The practice of polygamy which is carried out by some Tunisian society generally torments the wife. This is the basis for the prohibition of polygamy in Tunisia. The purpose of this research is to find out about the prohibition of polygamy in Tunisia which is contained in the Tunisian Family Law. This study uses literature research that focuses on the object of study on existing books and literature. While the method used in this research is descriptive-analysis method, which provides an overview and analyzes the Tunisian family law regarding the prohibition of polygamy. The results of this study indicate that the Tunisian State in implementing the law on the prohibition of polygamy cannot be separated from social politics. The factor is the number of husbands who torment their wives and children. This is one of the reasons that makes the law on the prohibition of polygamy come into effect. Because of the injustice committed by husbands to their wives. But in reality the regulations on the prohibition of polygamy are still not running optimally. This is because there is no common will between the government and the people.   Abstrak Praktek poligami yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Tunisia pada umumnya menyengsarakan pihak isteri. Inilah yang menjadi dasar pelarangan Poligami di Tunisia. Tujuan penelitian ini adalah mencari tau terhadap pelarangan poligami di Negara Tunisia yang termuat dalam Hukum Keluarga Tunisia. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang memfokuskan pada objek kajian pada buku-buku dan literature yang ada. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis, yaitu memberikan gambaran dan menganalisis Hukum Keluarga Tunisia terkait tentang pelarangan poligami. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Negara Tunisia dalam penerapan undang-undang tentang larangan poligami tidak lepas dari social politik. Faktornya ialah dengan banyaknya para suami yang menyengsarakan pihak isteri dan anak. Inilah salah satu penyebab yang menjadikan berlakunya perundang-undangan tentang larangan poligami. Karena ketidakadilan yang dilakukan suami terhadap para isterinya. Tetapi pada kenyataannya peraturan larangan poligami tersebut berjalan masih belum maksimal. Ini disebabkan karena tidak adanya kesamaan kehendak antara pemerintah dan masyarakat.