Abstrak Artikel ini menyajikan hasil kajian mengenai implikasi Biaya Operasinal (BOP) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, BOP merupakan upaya Kementerian Agama untuk meningkatkan pelayanan KUA bagi masyarakat. Kajian ini bertujuan mencari tahu dan menguji bagaimana sebuah pendanaan layanan berimplikasi terhadap pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metodelogi penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus di sebuah KUA sebagai sampel. Hasil kajian ini, menyimpulkan bahwa BOP KUA sangat berperan dalam menggerakan program-program KUA, walaupun belum memenuhi semua Tugas Pokok dan fungsi KUA. Selain itu ditemukan bahwa adanya pengelolaan BOP masih dikontrol oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten, sehingga fungsi 9 layanan KUA tidak dapat dijalankan oleh para petugas di KUA. Padahal seyogyanya pihak KUA Kecamatan lah yang mempunyai wewenang secara penuh dalam penggunaan dan pengelolaan BOP KUA.   Kata Kunci: KUA, BOP, Pelayanan Publik   Abstract This article presents the study results of the Operational Costs (BOP) of the District Office of Religious Affairs (KUA) implications, BOP is an effort of the Ministry of Religion to support the improvement of KUA services for the society. This study aims to find out and test how the services funding has implications for public services. This study uses a qualitative research methodology with a case study design in a KUA as a sample. The results of this study concluded that the KUA BOP has very important role in moving the KUA programs, even though they have not fulfilled all the KUA main tasks and functions. In addition it was found that BOP management is still controlled by the District Ministry of Religion Office, so that the 9 KUA services function cannot be carried out by KUA officers. Even though the Subdistrict KUA should have full authority in the use and management of BOP. Keywords: Kantor Urusan Agama, Management, Public Service