Persoalan    dan tantangan dalam penegakam hukum tindak pidana korupsi di Indonesia adalah dengan semakin meningkatnya presentase kejahatan tersebut. Dengan perkembangan zaman dan kemudahan dalam berpindah antar negara pelaku tindak pidana korupsi baik yang berstatus tersangka, terdakwa ataupun terpidana sering kali memilih untuk melarikan diri keluar negeri  beserta asset-aset hasil korupsi yang dimilikinya.  Oleh karena itu dalam rangka penegakan hukum bagi pelaku dengan cara memulangkannya agar dapat diadili dengan hukum Indonesia maka aparat penegak hukum perlu menggunakan mekanisme Ekstradisi, sedangkan untuk mengembalikan asset-aset hasil dari korupsi maka menggunakan mekanisme Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau yang biasa dikenal dengan  istilah Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA). Mekanisme-mekanisme tersebut menjadi sangat penting karena bagaimanapun dalam prinsip hukum internasional setiap negara memiliki kedaulatan atas wilayahnya, sehingga jika ingin masuk didalamnya dalam rangka pengekan hukum maka melalui mekanisme tersebut menjadi pilihan yang tepat. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena penulis tidak melakukan studi lapangan.