Konflik manusia-gajah terjadi karena gajah keluar dari kawasan hutan sebagai habitat utamanya lalu melakukan pergerakan masuk ke areal pertanian, perkebunan dan pemukiman masyarakat yang menimbulkan kerusakan yang berdampak kerugian sosial ekonomi. Untuk mengurangi dampak kerusakan tersebut masyarakat telah melakukan berbagai upaya mitigasi yang berbeda pada setiap daerah. Penelitian tentang upaya dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi konflik manusia-gajah di provinsi Aceh telah dilakukan dari bulan Agustus 2013 sampai April 2014. Lokasi ditentukan secara purposive sampling dengan memperhatikan daerah yang terkena dampak konflik manusia-gajah, yaitu di Cot Girek-Aceh Utara, Mane-Pidie, Meureudu-Pidie Jaya, Sampoiniet-Aceh Jaya dan Pantai Ceureumen-Aceh Barat. Pengumpulan data dari 150 responden melihat upaya mitigasi konflik manusia-gajah yang dilakukan masyarakat dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi konflik manusia-gajah. Upaya mitigasi yang paling banyak dilakukan masyarakat yaitu menghidupkan petasan atau meriam atau obor pada tiga kecamatan yaitu Kecamatan Sampoinet (80%), Cot Girek (53.33%), Mane (53.33%) dan Meureudu (26.67%). Sedangkan di Pante Ceureumen banyak yang membuat pagar berduri (63.33%) untuk melindungi tanaman komoditi dari kerusakan yang dilakukan gajah. Pembuatan parit dilakukan di Cot Girek (3.33%) dan Pante Ceureumen (3.33%). Upaya menghadapi gajah dengan supranatural juga dilakukan oleh masyarakat Meureudu (20%), Pante Ceureumen (13.33%) dan Mane (3.33%). Peran serta masyarakat yang paling aktif dalam pengusiran gajah yaitu masyarakat di Kecamatan Cotgirek (63.33%), Sampoinet (56.67%) dan Mane (53.33%). Pemilihan intervensi dalam upaya mitigasi konflik seharusnya tidak hanya tergantung pada keefektifannya tetapi juga keberlanjutannya. Hal ini harus mengacu pada suatu upaya mitigasi konflik yang strategis yang memihak kepada kesejahteraan manusia dan manajemen konservasi secara optimal.Untuk membuahkan hasil yang maksimal dari mitigasi konflik manusia-gajah diperlukan dukungan, kerjasama secara terbuka dan peranserta aktif dari masyarakat atau pemukim yang terlibat konflik, pemerintah kabupaten, instansi terkait dan lembaga swadaya masyarakat yang perduli terhadap menanggulangi konflik manusia-gajah.