Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui informasi dasar pendidikan jenjang sekolah dasar dalam mempengaruhi formulasi kebijakan pemerintah daerah pada dinas pendidikan dikabupaten biak numfor. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan pengaruh formulasi kebijakan pemerintah daerah melalui dinas pendidikan.Pemanfataan sistem data pokok atau disingkat dengan DAPODIK dan pengaruhnya terhadap kebijakan pemerintah daerah pada sektor pendidikan maka peneiliti mengamb beberapa hal yang penting dari penelitian ini seperti pemanfataan sistem aplikasi dapodik pada sekolah dalam melakukan input data pendidikan masih kurang maksimal dalam pemanfataannya. Hal ini dapat dilihat melalui kegiatan pemanfaatan DAPODIK pada sekolah dasar (SD) dikabupaten biak numfor masih manual dilakukan oleh kepala sekolah.Selain itu adanya beberapa faktor penghambat dalam pemanfaatan sistem DAPODIK tersebut tidakterlepas banyaknya operator sekolah yang kurang memahami dalam penggunaan sistem informasi DAPODIK seperti, 1. tidak ada akses operator dinas dalam mengelola sistem informasi DAPODIK sehingga kalau ada operator sekolah yang melaporkan permasalahan sistemnya susah untuk memperbaiki langsung, 2.operator sekolah merasa rumit dalam pengaturan data pendidikan dan kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh operator sekolah dalam menggunakan sistem pengelolaan DAPODIK dan operator DAPODIK sekolah masih manual dikerjakan oleh kepala sekolah,3. Adapun faktor pendukung yang dimaksud dalam pemanfaatan DAPODIK berdasarkan hasil pembahasan ini adalah ketersediaan fasilitas komputer dalam penginputan data pendidikan sekolah. Ketersediaan SDM dalam mengoprasikan dan penginputan data pokok pendidikan sekolah, ketersediaan anggaran yang cukup dalam operasionalnya dan ketersediaan internet untuk proses upload DAPODIKBetuk policy pemerintah dapat berkaitan dengan penggunaan aplikasi DAPODIK adalah kebijakan kebijakan yang memperhatikan pemerintah terhadap kebutuhan tenaga pendidik dengan rasio siswa yang ada, pengelokasian anggaran dalam meningkatkan infrastruktur pendidikan nyang tepat sasaran dan pembenahan masalah-maslah lainnya yang terkait dengan pendidikan.