Abstract Regional-based supervision is one of the strategies of the Directorate General of Taxes as the Indonesian tax authority to support the achievement of the national development priority agenda, optimal state revenues. The main objective of implementing regional-based supervision is to optimize state revenues and expand the tax base through increasing tax compliance and increasing tax potential. This study aims to find out how the implementation of regional-based supervision, the results of regional-based supervision, and the suitability of the results with the implementation objectives that have been mentioned as well as the constraints of region-based supervision in KPP Pratama Batu. Data was collected through interviews with account representatives of the KPP Pratama Batu and documentation. Furthermore, the research was conducted by combining qualitative methods and simple quantitative methods. The results showed that the regional-based supervision activities at KPP Pratama Batu were in accordance with the regulations although there were still some procedures that had not been fully implemented. Regional-based supervision is able to realize an increase in the formal compliance of corporate taxpayers in the form of reporting compliance, action compliance and increased revenue. However, regional-based supervision has not shown satisfactory results in terms of payment compliance, individual taxpayer reporting compliance, material compliance, tax potential exploration, and tax base. Furthermore, there are three obstacles in the implementation of regional-based supervision: differences in regional characteristics, challenges in the extensification of regional-based supervision and discrepancies in taxpayer data. Keywords : Compliance, Tax Base, Tax Revenue, Regional-based Supervision..   Abstrak Pengawasan berbasis wilayah merupakan salah satu strategi Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak Indonesia untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional yaitu penerimaan negara yang optimal. Tujuan utama penerapan pengawasan berbasis wilayah adalah mengoptimalkan penerimaan negara serta memperluas basis pajak melalui peningkatan kepatuhan kewajiban perpajakan dan peningkatan penggalian potensi pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah, hasil pengawasan berbasis wilayah, dan kesesuaian hasil dengan tujuan penerapan yang telah disebutkan serta kendala pengawasan berbasis wilayah di KPP Pratama Batu. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan account representatives KPP Pratama Batu dan dokumentasi. Selanjutnya, penelitian dilakukan dengan mengombinasikan metode kualitatif dan metode kuantitatif sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan berbasis wilayah di KPP Pratama Batu telah sesuai dengan regulasi meskipun masih terdapat beberapa prosedur yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Pengawasan berbasis wilayah mampu mewujudkan peningkatan kepatuhan formal wajib pajak badan berupa kepatuhan pelaporan, kepatuhan perbuatan dan peningkatan penerimaan. Akan tetapi, pengawasan berbasis wilayah belum menunjukkan hasil yang memuaskan pada sisi kepatuhan pembayaran, kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi, kepatuhan material, penggalian potensi, dan basis pajak. Lebih lanjut, terdapat tiga kendala dalam pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah yaitu perbedaan karakteristik wilayah, tantangan dalam ekstensifikasi pengawasan berbasis wilayah, serta ketidaksesuaian data wajib pajak. Kata Kunci : Basis Pajak, Kepatuhan, Penerimaan Pajak, Pengawasan Berbasis Wilayah.