The aims of this study are to examine the impacts of liberalization policy on the monopoly postal service market in developing countries like Indonesia. Liberalization policy has altered the business and way of State Owned Enterprise (SOE) to run its social welfare functions. Using the case of PT Pos Indonesia through quantitative methods to support qualitative analysis, this study reveals that liberalization is potential to promote the company’s financial and efficiency performance, unless the government clearly determines about its socio-economic function on SOE.AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah menguji dampak kebijakan liberalisasi atas monopoli layanan pos di negara berkembang seperti Indonesia. Diterbitkannya kebijakan liberalisasi layanan pos berdampak pada proses bisnis dan operasi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjalankan fungsi kesejahteraan sosial. Melalui telaah kasus PT Pos Indonesia menggunakan metode kuantitatif untuk mendukung analisis kualitatif, penelitian ini mengindikasikan bahwa kebijakan liberalisasi dapat berpotensi memperbaiki kinerja keuangan dan efisiensi perusahaan, hanya jika pemerintah secara jelas menentukan fungsi sosio-ekonomi yang dijalankan oleh BUMN.