Analisis Sound Governance: Model Kemitraan Pemerintah Daerah dan Civil Society Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi pada Keterlibatan Non-Government Organization (NGO) Asing Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kampung Wisata Panglong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau)   Dian Prima Safitri (dianprima2000@gmail.com) Edison (edison4086@gmail.com) Fitri Kurnianingsih (fitriacy@gmail.com) (Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH) Abstrak Penelitian ini akan mendalami persoalan kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabuaten Bintan dari perspektif sound governance karena adanya keterlibatan sebuah NGO asing di dalamnya. Sejumlah pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini Pertama, bagaimana proses masuknya aktor internasional (TheIsland Foundation) ke Kabupaten Bintan ?.Kedua, Bagaimana sikap Pemerintah daerah Kabupaten Bintan terhadap keterlibatan TheIsland Fondation dalam pemberdayaan masyarakat ?. Ketiga, bagaimana model kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan TheIsland Fondation?Setting penelitian ini adalah di lokasi Desa Wisata Kampung Panglong di desa Berakit Kabupaten Bintan. Penelitian ini menerapkan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui informan kunci (keyperson) yang ditentukan secara bertujuan (purposive). Ada pun yang ditetapkan atau dapat ditentukan sebagai keyperson adalah agen pelaksana dari The Island Foundation dan Pemerintah Daerah. Sedangkan informan lainnya adalah pejabat terkait di SKPD terkait (Badan Pemberdayaan Masyarakat-perempuan-dan perlindungan anak, Kesbangpol), Pemerintah Desa, para pengurus KUBE, dan para pelajar yang disentuh, serta beberapa tokok masyarakat, yang akan ditentukan kemudian secara snow ball. Disamping itu, studi dokumentasi dan observasi juga digunakan untuk menjaring data yang relevan. Kehadiran Aktor Internasional untuk berpartisipasi dalam pembangunan manusia di Kepulauan Riau, khususnya Bintan belum disadari oleh pemerintah sebagai potensi. Keterbatasan sumberdaya pemerintah sebagai agen tunggal pembangunan seharusnya membuat pemerintah dalam memanfaatkan setiap potensi dukungan sumberdaya diluar pemerintah itu sendiri, baik itu swasta, masyarakat maupun aktor internasonal/global. Kemitraan seperti ini lah yang diinginkan oleh gagasan sound governance, akan tetapi belum difahami sam oleh pemerintah daerah baik level Kab, Bintan maupun level Pemerintah Desa Berakit. Dengan kata lain, kemitraan positif yang antara pemerintah Daerah/Desa dengan TIF belum terjalin dengan seimbang