Dampak Desentralisasi terhadap Kapabilitas Kepala Daerah (Studi Kasus Gubernur Riau Periode Tahun 2008-2013)
Abstract
Kepemimpinan pemerintah (kepala daerah) yang dijalankan secara terpusat oleh rezim Orde Baru merupakan cikal bakal pelaksanaan sistem pemerintahan yang tidak memberi peluang kepada daerah untuk tumbuh dan berkembang. Terjadinya era reformasi di mana pergeseran berubah menjadi sistem pemerintahan yang terdesentralisasi yang meningkatkan nilai substansi demokrasi. Namun euphoria perjalanan otonomi daerah sebagai Kepala Daerah penguasa setempat semakin kuat. Bukti ini, nyata terjadi adalah praktek KKN (korupsi, Korupsi dan Nepotisme) terjadi jauh dalam pencapaian harapan desentralisasi. Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk membahas kapabilitas, meskipun setiap kepala daerah dipilih oleh rakyat. Peneliti telah dilakukan dengan studi kasus kualitatif di provinsi Riau. Masalah ketidaksetaraan secara khusus dalam hal kewajiban kepemimpinan yang memuncak dari faktor historis yang memberikan peran yang sangat besar untuk kepemimpinan Kepala Daerah sebagai otoritas daerah. Masalahnya adalah di mana ketimpangan tertentu dalam hal kewajiban memuncak kepemimpinan faktor sejarah yang memberikan peran yang sangat besar untuk kepemimpinan kepala daerah.
Moraref