Analisis kebijakan penyediaan kapal tangkap ikan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh pemerintahan desa mantang lama merupakan langkah strategis sebagai upaya dalam persiapan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan nelayan di daerah pesisir yang terdapat di kabupaten bintan, provinsi kepulauan riau. Tujuan penelitian ini adalah melihat formulasi kebijakan yang telah di lakukan oleh pemerintahan desa melalui BUMDes, lalu peneliti ingin mengkaji; 1) Kebijakan penyediaan kapal tangkap ikan bagi nelayan desa mantang lama, 2) Kesepakatan bersama antara pemerintah desa melalui BUMDes dan nelayan setelah kapal tangkap ikan beroperasi sebagai tahap pertama. Hasil kajian menunjukan bahwa kebijakan yang dibuat semata-mata untuk meningkatkan perekonomian nelayan dan ingin memutuskan rantai perbudakan (toke/bos kapal tangkap ikan) serta megubah fikiran nelayan pada umumnya hanya tegantung dari orang di luar desa mantang. Kebijakan pemerintah desa mantang lama yang dibuat melihat nelayan desa mantang memiliki potensi besar agar bisa mandiri dan kemudian bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dalam kesehariannya bekerja dari darat menjadi bekerja di laut dari sektor kelautan dan perikanan melalui profesi sebagai tuan rumah nelayan tangkap ikan.