Analisis Good Governance Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) di Universitas Negeri Malang (UM)

Abstract

Permendikbud No 58 Tahun 2012 tentang BOPTN, didasari pada alinea 4 Pembukaan UUD 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Implementasi manajemen Manajemen Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) di Universitas Negeri Malang (UM). Tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, pertanggungjawaban pelaksanaan program (BOPTN) di Universitas Negeri Malang (UM). Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tekhnik pengumpulan data dilakukan langsung oleh pihak peneliti melalui wawancara mendalam (In-Depth-Interview), observasi, dan studi dokumentasi. Dalam penyelenggaraan program BOPTN terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, pertanggungjawaban. Dalam Implementasi Manajemen Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) di Universitas Negeri Malang (UM) ditemukan kendala seperti: 1) Kurang lancarnya komunikasi antara unit dan pengelola keuangan ; 2) Persepsi yang berbeda dalam penggunaan dana BOPTN; 3) Proses pencaiaran dana BOPTN cair pertengahan tahun. Solusi dari kendala Implementasi Manajemen Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) diarahkan untuk lebih meningkatkan frekuwensi tatap muka, dan membangun kepercayaan dengan kesediaan untuk terbuka dalam pengelolaan dana. Pendelegasian wewenang merupakan solusi yang ditawarkan oleh Rektor dalam Implementasi manajemen BOPTN yang merupakan salah satu dari implementasi MBS yakni berupa meningkatkan peran serta masyarakat untuk turut serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar implementasi manajemen BOPTN yang ada di Universitas Negeri Malang harus lebih ditingkatkan dengan cara mensosialisaikan program BOPTN secara komprehensif kepada civitas akademika dan serta masyarakat. Demikian pula sebaliknya, peran unit kerja dan kegiatan kemahasiswaan juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar orang-orang yang terlibat di dalam Implementasi program BOPTN tidak saling melempar tanggung jawab. Diharapkan Universitas dapat lebih meningkatkan mutu pelayanan pendidikan menjadi lebih baik lagi. Dan kendala-kendala yang dihadapi perlu segera dievaluasi dengan meningkatkan frekuensi evaluasi antara lain per triwulan/per semester sehingga Universitas Negeri Malang terbebas dari masalah-masalah yang ada. Selain itu juga pihak universitas perlu diselenggarakannya pertemuan per bulan antara unit kerja yaitu fakultas dan lembaga bersama Satuan Pengawas Internal (SPI) dan civitas akademika di Universitas Negeri Malang.