Islam tidak bisa dipisahkan dari politik meskipun Islam bukan agama politik. Di Indonesia pertautan antara Islam dan Negara (umat Islam dan kekuasaan) meninggalkan sejarah panjang yang amat melelahkan. Tulisan ini memperlihatkan bahwa kebijakan politik era penjajahan khususnya zaman Belanda sangat diskriminatif dan menyudutkan pendidikan Islam. Pada Orde Lama meskipun dianggap langkah awal bagi perkembangan pendidikan Islam, namun kebijakan pemerintah Orde Lama masih terlihat setengah hati dan kurang menguntungkan pendidikan Islam baik secara kelembagaan maupun kurikulum (mata pelajaran). Hal ini secara tidak langsung merupakan  dampak dari hubungan politik umat Islam dan negara (kekuasaan) yang sinis, antagonis dan non kompromi. Tulisan ini menunjukan bahwa pada zaman Orde Baru lah momentum positif bagi eksistensi pendidikan Islam di Indonesia. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Orde Baru menjadi babak baru kebangkitan pendidikan Islam di pentas nasional, lahirnya SKB 3 Menteri menjadi awal terintegrasinya pendidikan Islam di dalam sistem pendidikan nasional sehingga berimplikasi pada terjadinya mobilitas  sosial dan vertikal siswa-siswa madrasah dan terbukanya  peluang  anak-anak santri memasuki wilayah pekerjaan pada sektor modern. Hal ini secara tidak langsung merupakan dampak dari hubungaan umat Islam dan negara (kekuasaan) yang bersifat lentur, romantis, inklusif, dan mau berkompromi dengan kekuasaan (negara).