Penelitian ini mengkaji efektivitas kebijakan kursus calon pengantin dalam menekan angka per­ ceraian di wilayah kerja KUA Kecamatan Batukliang. Oleh karena itu, fokus kajian penelitian diarahkan untuk megetahui: 1) tingkat perceraian di wilayah kerja KUA Kecamatan Batukliang. 2) pelaksanaan kebijakan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Batukliang. 3) tingkat efek­ tivitas kebijakan kursus calon pengantin dalam menekan angka perceraian di wilayah kerja KUA kecamatan Batukliang. Dengan menggunakan pendekatan sosio antropologis. Penelitian ini mem­ posisikan manusia sebagai pelaku yang memahami, meyakini, dan menjalankan ketentuan­keten­ tuan hukum perkawinan dalam Islam maupun dalam perspektif budaya lokal tentang perkawinan yang berkembang di Lombok. Pilihan pendekatan hukum perkawinan dan pendekatan agama dalam penelitian ini akan menjawab beberapa persoalan antropologi melalui empat macam metode ilmiah. Pertama, metode historis, yakni menelusuri pikiran dan perilaku manusia tentang pemahaman dan perilaku perkawinan dan persepsi agamanya yang berlatarbelakang sejarah. Kedua, metode normatif, yaitu mempelajari ketentuan hukum dan norma­norma (kaidah, patokan, atau sastra suci agama) maupun yang merupakan perilaku adat kebiasaan tradisional yang masih berlaku, baik dalam hubungan manusia dengan alam gaib ataupun dalam hubungan antara sesama manusia yang bersumber dan berdasarkan ajaran agama. Ketiga, metode deskriptif, yakni metode yang berusaha mencatat, melukiskan, menguraikan dan melaporkan segala sesuatu yang ditemukan di masyarakat berkaitan dengan obyek yang diteliti, seperti yang dilakukan oleh para etnografer. Keempat, metode empirik yang mempelajari pikiran sikap dan perilaku perkawinan dan agama manusia yang ditemukan dari pengalaman dan kenyataan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas kebijakan kursus calon pengantin dalam menekan angka perceraian di wilayah kerja KUA kecamatan Batukliang dikategorikan efektif. Hal ini dapat dilihat darijumlah total pernikahan dan pengaduan kehendak bercerai yang tercatat di KUA Kecamatan Batukliang pada beberapa tahun yang dideskripsikan dalam beberapa bab dalam artikel ini.[This research examines the effectiveness of the policy bride course in suppressing the divorce rate in the KUA Sub Batukliang region. Therefore, the focus of the research study directed to 1) The divorce rate in the region KUA Sub Batukliang region. 2) Implementation of the policy bride’s course in KUA Sub Batukliang. 3) The effectiveness of the policy bride’s course in suppressing the divorce rate in the KUA sub­Batukliang region. This research uses a socio­anthropological approach. This research puts man as an actor who understands, believes, and executes the provisions of the marriage law in Islam as well as in local cultural perspectives about marriage that evolved in Lombok. In this study, the choice of law approach to marriage and religious approach will answer some of the questions of anthropology through four different scientific methods. First, the historical method, i.e. the trace of the mind and human behavior of understanding and combining behavior and perception of the diversity of religious history. Second, normative methods, namely studying the laws and norms (rules, benchmarks, or sacred religious literature) as well as the behavior of a traditional custom which is still believed, whether in the relationship of humans with supernatural or in the relationship between fellow human beings based on religious teachings. A method which attempts to record, illustrate, describe and report on everything that is found in the community related to the observation object, as done by ethnographers. Fourth, the empirical methods study the mind, attitude, and behavior of the marriage and human religion according to experience and the reality in the field. The result shows that the policy bride’s course is effective in suppressing the divorce rate in the KUA Batukliang sub-region. It reflects from the total marriage and denunciation of wills divorced are recorded in Batukliang Sub­district on the KUA number of years described in several chapters in this article.]