Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan  Undang-undang  Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan  Keputusan  Bupati Pinrang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pemerintah Kecamatan Mattiro Bulu mengimplementasikan Alokasi dana desa sejak Tahun 2015 karena alokasi dana desa merupakan salah satu desentralisasi keuangan dan pengelolaannya oleh desa yang terintegrasi dalam Anggaran Belanja Desa. Maka  pelaksanaan perencanaan pembangunan desa idealnya berdasarkan  spirit  otonomi yaitu bersifat partisipatif dan transparan. Jika hal ini bisa dilaksanakan dengan baik maka akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap akselerasi pembangunan otonomi desa dan mengurangi ketertinggalan Kecamatan Mattiro Bulu. Permasalahan utama penelitian ini adalah implementasi kebijakan alokasi desa dalam pemerdayaan masyarakat  miskin  di  Kecamatan Mattiro Bulu, yang bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kecamatan Mattiro Bulu. Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data  dilakukan  dengan penyebaran angket/kuesioner, observasi dan  dokumnetasi.  Analisis data dilkukan dengan kategori dari rumus likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat miskin dengan tiga dimensi yaitu dimensi organisasi,dimensi interpretasi dan dimensi aplikasi menunjukkan kategori baik, hal ini dilihat dimana alokasi dana desa diserahkan sepenuhnya kepada kepala desa dan perangkatnya untuk pengelolaan maupun alokasi dana desanya. Pelaksanaan alokasi dana desa juga sudah bersifat partisipatif dan transparan, hanya sedikit ada kelemahan dari segi regulasi yang seharusnya pengalokasian dana desa hanya satu tahap dan tidak melalui Pemerintah Daerah tapi langsung ke desa masing-masing sehingga proses  pembangunan  berjalan  dengan  baik kususnya di Kecamatan Mattiro Bulu