Pasca jatuhnya rezim orba, antusias masyarakat Indonesia dalam kegiatan pengawasan pemilihan umum naik drastis. Menelisik pergerakannya, kegiatan pemantauan pemilu, khususnya setelah pemilu tahun 1999, dirasa mengalami kemerosotan. Apalagi negara Indonesia bisa dikatakan sebagai laboratorium raksasa yang tengah berevolusi. Sejak Republik ini berdiri, tidak heran jika Indonesia memilih menggunakan sistem demokrasi. Pemilu secara langsung menentukan siapa pemimpinnya dan ruang bagi keterlibatan rakyat diajang kontestasi politik lima tahunan. Tetapi harus diimbangi dengan partisipasi pemilih dalam pemilu. Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dan tantangan dalam aktivitas pemantauan pemilu yang diakukan oleh masyarakat. Diantaranya ialah, pertama, pesan yang disampaikan ke pemilih belum maksimal tentang pentingnya pengawasan publik disetiap tahapan-tahapan pemilu. Kedua, menurunnya aktivitas pemantauan terjadi akibat jarak tahapan dengan jangkauan pemilih. Ketiga, faktor keterbukaan informasi kepemiluan sebagai catatan penting menjadi perhatian khusus bagi penyelenggara pemilu. Peran publik dituntut untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemilu sebagai pengawas  serta control guna menciptakan proses pemilu yang bersih dan kredibel. Dari sinilah penulis perlu mengkaji lebih dalam tentang transformasi strategi sebagai model keterlibatan masyarakat. Dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif melalui jenis penelitian studi literatur. Hasilnya partisipasi dalam kegiatan pengawasan harus dilakukan dengan mudah bagi pemilih. Demi menciptakan mekanisme check and balance sehingga masyarakat dapat terlibat langsung melalui lembaga yang disediakan oleh bawaslu atau pengawas pemilu.