AbstrakPembentukan BUMDes merupakan cara untuk memanfaatkan Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Kenyataannya banyak desa yang gagal menjalankan BUMDes dikarenakan kurang siapnya desa dan potensi yang minim dari desa. Tujuan penelitian ini mengetahui kondisi dan tata kelola BUMDes yang sedang berkembang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi BUMDes di Kabupaten Jepara sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa. Namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes di beberapa daerah seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka. Abstract The establishment of Institutional village enterprises (BUMDes) is a way to utilize the constitution that authorizes the local government for doing innovation in rural development, especially to increase rural economy and Welfare for Rural Communities. In fact, many villages that failed to run BUMDes due to lack of readiness and village potential. This research aims to explain the condition and governance of developing BUMDes. This research used qualitative methods. The result of this research shows that the condition of BUMDes in Jepara has been running in accordance with the purpose of forming BUMDes and able to help increase the rural economy. However, there are still problems in the management of BUMDes in some areas such as the type of business that carried on still limited, limited human resources that manage BUMDes and the participation of rural community are low due the lack of knowledge.