AbstrakPenelitian ini mengupas berbagai kelemahan dalam proses eksekusi jaminan atas tanah hak milik adat yang menjadi ganjalan akan kepastian hukum antara Debitur dan Kreditur. Penelitian ini juga memaparkan beberapa pandangan yang bertujuan untuk memberikan solusi atas suatu proses eksekusi jaminan atas tanah hak milik adat yang masih dalam proses peningkatan hak sebagai jaminan kredit.Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu mempergunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian yang terkait dengan Hukum Jaminan, Hukum Perjanjian dan Hukum Pertanahan, dan juga wawancara dengan beberapa pihak. Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menenemukan permasalahan sebagai akibat dari suatau kegiatan atau program yang telah dilaksanakan atau dapat juga disebut sebagai penelitian Preskriftif.Jaminan Kredit terhadap hak milik tanah ada ttentunya sangat riskan dikarenakan belum adanya paying hukum yang menjadi dasar bagi Kreditur untuk menjalankan proses eksekusi jika Debitur wanprestasi, sehingga perlu ketelitian dalam proses pemberian Jaminan Kredit tersebut. Hak milik tanah Adat tentunya memiliki berbagai kelemahan dalam statusnya karena belum terdaftar di kantor pertanahan. Dengan adanya kelemahan serta belum adanya paying hukum yang jelas tersebut, maka diperlukan adanya persyaratan tambahan dari Kreditur jika ingin menerima Jaminan Kredit berupa tanah hak milik adat agar dapat terjamin kepastian hukumnya dalam proses eksekusi jaminan, salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan peningkatan status tanahnya menjadi sertifikat Hak Milik.Kata Kunci: Ekseskusi jaminan tanah, hak milik adat, Permohonan Hak, jaminan kreditAbstractThis study examines the various weaknesses in the process of execution of the guarantee of customary land rights that become obstacles to legal certainty between the Debtor and the Creditor. This study also outlines some of the views that aim to provide a solution to a process of securing execution of customary land rights which is still in the process of supersede the status to become eligible as a credit guarantee.This study uses the Normative Juridical research method, which uses library materials or secondary data as the basis of research related to the Law of Guarantee, the Law of Agreement and Land Law, as well as interviews with several parties. This research aims to find the problems as a result of an activity or program that has been implemented or can also be referred to as Prescriptive research.Credit Guarantee for customary land ownership is of course very risky,due to no legal framework that becomes the basis for the Creditor to pursue the execution process over defaulting party, therefore, need carefulness in the process of providing Credit Guarantee. Customary land rights of course having various weaknesses in its status because it has not been registered in the Land Office. Given the weakness and the absence of a clear legal framework, it is necessary to have additional requirements from Creditors to receive Credit Guarantee in the form of customary land rights to be guaranteed legal certainty in the process of execution of the guarantee, one solution that can be taken is to supersede the status to private property certificate.Keywords: Excess land guarantee, customary property rights, Rights Application, credit guarantee