Manipulasi Merk Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Abstract

Merek merupakan salah satu kekuatan bagi para pelaku bisnis untuk mendapatkan keuntungan serta menuju kesuksesannya, sehingga dalam praktik bisnis sangat membutuhkan kemampuan hukum ekonomi syariah dalam setiap tindakannya. Namun, dalam menguasai hukum masyarakat membutuhkan wadah atau payung hukum yang jelas termasuk dalam merek, karena wadah hukum menjadi penting bagi masyarakat untuk bisa menghindari manipulasi merek dalam kegiatannya. Dengan demikian penulis mengkaji tentang manipulasi merek dalam pandangan hukum ekonomi syariah. Kajian ini menggunakan metode kualitatif denga teknin kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa aturan hukum baik secara hukum negara maupun hukum Islam, mengenai tindak pidana Islam tentang pelanggaran merek. Dimana tindak pelanggaran manipulasi merek tersebut dihukumi haram, baik produsen, distributor bahkan konsumen. Serta praktik tersebut dapat dijatuhi hukum pidana Ta’zir dimana hukumannya di putuskan oleh hakim, dan dijatuhi hukuman sesuai dengan tingkat atau kadar tindak pelanggarannya. (Brand is one of the strengths for business people to get profit and to its success, so that in business practice desperately need the ability of sharia economic law in every action. However, in mastering the Law of society requires a clear legal container or umbrella included in the brand, because the legal container becomes important for the community to avoid brand manipulation in its activities. Thus the author examines the manipulation of brand in the view of Sharia economics law. This study uses qualitative methods with the library's teknin. The study found that the rule of law was both law of the State and of Islamic law, concerning the Islamic Criminal Act on brand violations. Where violations of the brand manipulation is unlawful, both producers, distributors and even consumers. And the practice could be sentenced to Ta'zir criminal law whereby the sentence was decided by the judge, and sentenced to the level or rate of the act of offense. (Land pawn with the gold price in Plakpak village occurs with a payment system in which the pledge is obliged to repay the debt by are the gold price exchange rate in effect at the time the debt is repaid.)