AbstrakPenelitian ini membahas mengenai pemanfaatan utang pemerintah dalam bentuk Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk untuk membiayai proyek pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR). Kementerian PU-PR merupakan instansi yang mendapatkan alokasi anggaran proyek berbasis Sukuk paling besar dalam kurun waktu 2015-2019. Data penelitian berasal dari data sekunder berupa pagu anggaran dan realisasi pelaksanaan proyek dan dianalisis secara deskriptif dengan hasil wawancara dengan pelaksana proyek dan pengelola proyek Sukuk di Kementerian Keuangan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Sukuk merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur pemerintah yang prospektif karena pasar keuangan syariah yang masih terus tumbuh dan berkembang. Namun demikian, kendala pada pelaksanaan proyek yang berimbas pada tambahan biaya utang perlu diminimalkan. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengusulan proyek, penilaian kelayakan yang lebih ketat, serta mekanisme reward and punishment untuk menjamin proyek berjalan tepat waktu harus diterapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sehingga pembiayaan proyek yang didanai dari utang terutama Sukuk dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.AbstractThis study aims to discusses Government Islamic Debt Securities or Sukuk used to financing the projects at the Ministry of Public Works and Public Housing. The Ministry had the largest Project Based Sukuk allocation in 2015-2019. The research uses data from budget allocation and the realization of project implementation using descriptive analysis and combined with interviews from project implementers and debt managers. The result shows that Sukuk are prospective sources for government infrastructure development as the Islamic financial markets are still growing. However, problems on project implementation need to be minimized. Quality of project planning preparation should be improved, rigorous feasibility studies, and suitable mechanism of reward and punishment has to be implemented to ensure the effectiveness of the project.