Sebagai upaya membangun kebersamaan bagi masyarakat, maka pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menerapkan sebuah kebijakan dalam wujud Peraturan Daerah tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR). Program ini diharapkan mampu memberikan sebuah perubahan terhadap kehidupan masyarakat yang sudah dilaksanakan di 57 desa sejak tahun 2016 dan salah satunya adalah Desa Kelanir Kecamatan Seteluk melalui kegiatan Pembangunan Jamban, Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Bariri Tani, Bariri Ternak, Pariri Lansia dan Pariri Disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang PDPGR dan juga untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi Strategi pemerintah dalam penerapan PDPGR di Desa Kelanir. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Strategi PDPGR di Desa Kelanir mampu membangun kebersamaan daam meningkatkan kesejateraan dan perekonomian masyarakat setempat melalui kegiatan PDPGR, namun dalam pelaksanaanya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. PDPGR di Desa Kelanir tidak berjalan optimal dikarenakan tidak adanya sosialisasi program kepada masyarakat, rendahnya kaulitas agen Pemberdayaan PDPGR Desa Kelanir sebagai ujung tombak keberhasilan program serta tidak adanya Structure Operational Procedure (SOP) sejak tahun 2016 yang dijadikan pedoman pelaksanaan program.