ABSTRAKKebijakan penambangan pasir besi merupakan sebuah kebijakan yang menuai konflik. Ada perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat. Seperti yang terjadi di Desa Bandungharjo Kabupaten Jepara. Pemerintah mewacanakan sebuah kebijakan yang menuai konflik, yaitu pembangunan area transmigrasi Ring I di lahan pesisir, tepatnya di Pesisir Desa Bandungharjo Kecamatan Donorojo. masyarakat yang menolak kebijakan kemudian membentuk sebuah kelompok, yaitu Paguyupan Petani Lahan Pantai (PPLP). Pemerintah telah mencoba untuk melakukan pendekatan dengan kelompok ini. Selain melakukan pendekatan kepada kelompok yang kontra, pemerintah juga melakukan pendekatan pada kelompok yang pro. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara serta observasi non-partisipan untuk data primer dan melalui pelacakan dokumen atau literatur pendukung untuk mendapatkan data sekunder. Kedua data ini digunakan untuk saling meng-cross cheek agar hasilnya lebih valid. Penelitian ini menemukan bahwa konflik kebijakan penambangan pasir besi terjadi karena adanya perbedaan persepsi antara pemerintah dengan masyarakat atas pengelolaan tanah. pemerintah berusaha untuk memaksa masyarakat, sementara masyarakat berusaha untuk melawan pemerintah. Keadaan terebut menimbulkan konflik vertikal, antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam perkembangannya, dinamika konflik terjadi ketika pemerintah berusaha untuk menyelesaikan konflik tersebut. Pemerintah tidak menggunakan cara yang demokratis melainkan tindak kekerasan baik fisik atau pun non fisik dilakukan pemerintah untuk meredam suara masyarakat yang kontra terhadap kebijakan. Dalam melakukan teror dan intimidasi, pemerintah juga melibatkan aktor lain seperti birokrasi maupun investor. Sementara itu, untuk kelompok yang pro, pemerintah melakukan pendekatan dengan memberikan informasi maupun sosialisai. Implikasi yang timbul kemudian adalah muncul konflik yang lebih luas, yaitu konflik antara masyarakat yang pro dan yang kontra terhadap kebijakan.Keyword:    Pertambangan pasir, konflik sosial, dampak kebijakan, UU No. 32 Tahun 2009.ABSTRACTThe iron sand mining policy is a conflicting policy. There is a difference of interest between government and society. As happened in the Bandungharjo Village of Jepara Regency. The Government discourses a policy that reap the conflict, namely the development of transmigration area Ring I in coastal areas, precisely in the Coastal of Bandungharjo Village in Donorojo District. People who rejected the policy then formed a group, namely Paguyupan Petani Lahan Pantai (PPLP). The government has tried to approach this group. In addition to approaching the counter-group, the government also approaches pro-groups.This is qualitative research with case study method. Data collection was done by interviewing and non-participant observation for primary data and by tracking documents or supporting literature to obtain secondary data. Both of these data are used to cross-check each other to make the result more valid.This study finds that iron sand mining policy conflict occurs because of differences in perception between government and society over land management. The government try to force the people, while the public try to fight the government. This state of affairs leads to vertical conflict, between government and society. In its development, conflict dynamics occurs when the government seeks to resolve the conflict. The government does not use democratic way to solve the problems, but acts of violence, whether physical or non-physical, is carried out by the government to decrease the voice of the people who are against the policy. In conducting terror and intimidation, the government also involves other actors such as bureaucracy as well as investors. Meanwhile, for pro groups, the government approaches by providing information and socialization. The subsequent implication is that there is a wider conflict, the conflict between the pro and the counter to the policy.Keyword:    Sand mining, social conflict, policy impact.