Analisis Implementasi MP3EI (Studi Kasus : Rencana Pengembangan Pelabuhan Makassar)

Abstract

Peranan Pelabuhan menjadi sangat penting bagi terwujudnya tujuanMasterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Disisi lain, bila MP3EI dapat diimplementasikan dengan baik, maka implikasinya adalah pertumbuhan lalu lintas barang melalui pelabuhan menjadi lebih tinggi. Salah satu program MP3EI adalah konsep tol laut (Marine Highway) dengan membangun konektifvitas distribusi logistik antara wilayah Indonesia barat dan wilayah Indonesia timur. Tujuan kajian adalah untuk mengetahuisektor apa saja yang menjadi sektor basis dan non basis dalam perekonomian kota Makassar dan sekitarnya sertakebutuhan pengembangan pelabuhan Makassar dalam mendukungMP3EI Koridor Ekonomi Sulawesi.Metode analisis yang digunakan adalah analisis Location Quotient (LQ), analisis time series, analisis kebutuhan dan analisis AHP.Hasil kajian menunjukkan bahwasektor basis dengan nilai LQ lebih besar 1 yang ada di kawasan hinterland Pelabuhan Makassar, yaitu sektor pertanian, subsektor pertambangan bukan migas, listrik dan air bersih, sedangkan sektor non basis dengan nilai LQ lebih kecil 1 pada kawasan hinterland Pelabuhan Makassar adalah sektor bangunan/konstruksi, subsektor  pertambangan minyak dan gas bumi, sektor kehutanan, Industri pengolahan, peternakan, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan,  sehingga untuk memenuhi kebutuhannya di sektor tersebut masih dibutuhkan impor dari daerah lain. Kebutuhan pengembangan pelabuhan Makassar berdasarkan skenario moderat, pada tahun 2016 diproyeksikan BOR akan mencapai 60.94%, sehingga diperlukan penambahan dermaga sebanyak 1 unit dan penambahan Container Crane sebanyak 2 buah sehingga pada tahun 2019 jumlah peralatan yang ada berjumlah 7 unit CC,14 unit TT, dan 26 Headtruck. Prioritas utamapengembangan Pelabuhan Makasar adalah fasilitas pokok wilayah daratan dengan nilai 55%. Berdasarkan faktor Fasilitas pokok wilayah daratan, fasilitas yang menjadi prioritas utama adalah Lapangan penumpukan lini satu dengan nilai 65,5%dan prioritas kedua adalah dermaga dengan nilai 27% .