Komponen utama mobilitas penduduk perkotaan terdiri dari perjalanan dengan tujuan bekerja dan sekolah. perjalanan dengan tujuan bekerja di negara berkembang pada umumnya berkontribusi sebesar 40-50%, sedangkan perjalanan dengan tujuan sekolah sebesar 20-35%. Pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi yang mengalami peningkatan yang dominan dibandingkan angkutan umum menunjukkan bahwa penyediaan angkutan umum perkotaan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas penduduk masih jauh dari yang diharapkan baik dari sisi kapasitas maupun kualitas. Kegagalan pasar dalam penyediaan jasa angkutan umum yang dapat memenuhi kebutuhan mobilitas menyebabkan tingginya preferensi penggunaan kendaraan pribadi tidak terkecuali di kalangan pelajar (siswa SMU). Kecenderungan tersebut menimbulkan reaksi Pemerintah Kota Bandung untuk menerapkan kebijakan penyelenggaraan angkutan sekolah melalui Bus Sekolah gratis dan DAMRI gratis. Namun demikian respon dan antusias pelajar terutama siswa SMU masih dirasa kurang ditandai dengan sepinya penumpang bus sekolah. Selain itu, rute bus sekolah di Kota Bandung yang hanya terdiri dari 2 rute (Ledeng – Antapani dan Dago – Leuwipanjang) membuat distribusi layanan bus sekolah tidak merata. Hipotesa awal penelitian memperkirakan bahwa alternatif kebijakan DAMRI gratis merupakan program yang dapat menghasilkan dampak yang signifikan dalam mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di kalangan siswa SMU berdasarkan tingkat efisiensi. Analisis menggunakan metode tabulasi silang menunjukkan preferensi responden (398 siswa SMU Negeri di Kota Bandung) lebih memilih kebijakan Bus Sekolah (79,9%) dibandingkan dengan DAMRI gratis. Preferensi tersebut memiliki keterkaitan dengan variabel karakteristik responden (jenis kelamin dan jarak rumah ke sekolah), serta variabel perilaku perjalanan yaitu pengetahuan terhadap adanya program Bus Sekolah. Kata-kunci : analisis kebijakan, angkutan sekolah, metode tabulasi silang