Otoritas Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. Oleh karena itu perlu sebuah metode pengukuran kinerja yang komprehensif yang menyeleraskan visi dan misi organiasasi ini dalam menjawab kebutuhan dunia kepelabuhanan yang sudah semakin berkembang dan kompleks. Balanced scorecard  menawarkan suatu peta jalan yang sistematis, obyektif, dan komprehensif untuk menerjemahkan pernyataan visi dan misi ke dalam sekumpulan ukuran kinerja yang saling berkaitan. Perancangan sistem pengukuran kinerja Otoritas Pelabuhan mengambil studi kasus pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok karena dianggap lebih kompleks dan mewakili Otoritas Pelabuhan yang ada di Indonesia. Perancangan pengukuran ini mengambil metode balanced scorecard yang dilakukan dengan melibatkan pihak manajemen Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dangan beberapa ahli manajemen kepelabuhan. Metode analisis yang diterapkan untuk pengolahan data adalah AHP (analytical hierarchy process). Hasil AHP menunjukan urutan kepentingan tiap perspektif pada balanced scorecard pelabuhan. Hasil dari penyebaran kuesioner diperoleh nilai pembobotan dari keempat perspektif balanced scorecard, yaitu: responden memilih perspektif pelanggan sebagai perspektif yang paling penting yang ditandai dengan nilai tertinggi yaitu sebesar 37,5% terhadap visi Otoritas Pelabuhan, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan sebesar 31,5%, kemudian diikuti oleh perspektif keuangan sebesar 17,6%, dan yang terakhir adalah perspektif proses bisnis internal 13,4%.