This research aims to evaluate the problem of proper housing provision for Yogyakarta citizens. This is important to ensure the citizen’s rights to be fulfilled and properly guaranteed. This study is descriptive quantitative research using the survey method and cross-sectional approach which aims to seize every variable. Data collecting is held online on 5-10 November 2018 via a google form. Property rights concept believe that every instrument must be guaranteed. But, this phenomenon makes low wages society loss their accessibility to access housing and risk of happening land conflict. The result of this research is that increasing housing demand in Yogyakarta was not relevant to the scarcity of land provision. On the other hand, this finding says that managing uninhabitable house did not have an adequate facility and expanding the slum area. The conclusion is housing policy in Yogyakarta until now was not successful, because many citizens did not have access to housing policy. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi masalah penyediaan perumahan layak bagi warga Kota Yogyakarta. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan hak atas warga terpenuhi dan terjamin dengan baik. Kajian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode survei dengan pendekatan cross-sectional yang bertujuan mengukur setiap variabel. Pengambilan data dilaksanakan pada 5-10 November 2018 secara daring melalui google form. Konsep property rights meyakini bahwa segala instrumen harus menjamin kepemilikan individu. Namun, ternyata membuat masyarakat berpenghasilan rendah kehilangan aksesibilitas mendapatkan perumahan dan rentan konflik lahan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebutuhan perumahan di Yogyakarta yang semakin meningkat tidak berbanding lurus dengan ketersediaan lahan yang terbatas. Hal ini juga memperlihatkan bahwa penataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tidak didukung oleh fasilitas umum yang memadai dan pemukiman kumuh yang semakin meluas. Pada akhirnya evaluasi dari kebijakan perumahan yang telah dilaksanakan di Kota Yogyakarta sampai saat ini masih terlihat secara parsial dalam arti kurang memperhatikan kebijakan di sektor lain