Persoalan korupsi nampaknya ikut memicu masalah-masalah ekonomi dan sosial, menurunkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi minat berinvestasi, menghambat distribusi pendapatan, meningkatkan kemiskinan hingga memicu terjadinya inflasi, bahkan korupsi juga diyakini menghambat perbaikan sistem politik. Hasil penelusuran terhadap studi literatur menunjukkan bahwa penelitian berkaitan dengan determinan faktor korupsi terbagi atas tiga jenis tema besar. Hal tersebut meliputi dari perspektif ekonomi, politik, serta sosial dan budaya yang berfokus pada sampel observasi lintas negara di dunia. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada studi ekonomi korupsi dengan mempertimbangkan faktor ekonomi seperti pertumbuhan riil, IPM, belanja pemerintah, inflasi, tingkat pengangguran terbuka, dan penerimaan pajak, yang ditengarai berdampak pada tingkat korupsi di skala wilayah yang lebih kecil yaitu daerah perkotaan. Walaupun studi ini masih cukup terbatas, karena data yang tersedia di Indonesia hanya menghasilkan formasi data panel sebanyak 56 obeservasi (14 Kota di Indonesia pada tahun 2004, 2006, 2008, dan 2010). Namun, output penelitian ini memberikan hasil yang menarik. Regresi menggunakan model Tobit yang dilakukan, menunjukkan bahwa faktor ekonomi seperti pertumbuhan riil, belanja pemerintah, dan tingkat pengangguran terbuka memiliki kecenderungan dalam menaikan tingkat korupsi, yang diukur melalui Indeks Perspesi Korupsi (IPK). Sementara itu, variabel IPM berkecenderungan memberikan determinasi menurunkan tingkat korupsi, sedangkan inflasi dan penerimaan pajak daerah bukan merupakan determinan terhadap korupsi. Arah implikasi penelitian ini adalah mendukung hadirnya survei berkaitan dengan tingkat korupsi pada level daerah (kabupaten/kota) secara berkala dan konsiten, serta akselerasi lembaga pencegahan korupsi yang seharusnya ada di setiap daerah.Kata Kunci: Faktor Ekonomi, Tingkat Korupsi (IPK), Tobit, Beberapa Kota di Indonesia.