Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia sejak tahun 2001 memaksa  pemerintah daerah untuk berusaha keras dalam meningkatkan potensi dan penerimaan keuangan daerah, termasuk Provinsi Sulawesi Selatan sendiri. Namun, dibalik kebijakan desentralisasi fiskal ini, justru kinerja keuangan daerah Sulawesi Selatan belum begitu maksimal, sehingga penerimaan daerah ini terhitung masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal dan kinerja keuangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan rumus menghitung derajat desentralisasi dan upaya fiskal. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi, dan produk domestic regional bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Selatan periode 2008-2017. Hasil penelitian ini adalah Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2008 – 2017 berada pada posisi 54.17% yang mengindikasikan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan tidak terlalu bergantung kepada pemerintah pusat; Kapasitas Fiskal Provinsi Sulawesi Selatan cenderung fluktuatif selama periode 2008 – 2017; Tax Effort Provinsi Sulawesi Selatan secara rata – rata selama periode 2008 – 2017 berada pada posisi 0.82% yang menunjukkan bahwa penerimaan lebih kecil dari potensi pajak dan retribusi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu mencari kombinasi yang tepat dalam peningkatan PAD dan BHPBP untuk mewujudkan kemandirian. Perlu adanya kreasi-kreasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi