Keterbukaan Informasi dan kebebasan berpendapat serta berpikir merupakan hak-hak dasar manusia sebagai warga negara. Keterbukaan Informasi dan kebebasan berpendapat banyak disalahgunakan oleh elit politik. Akan tetapi, tidak sedikit elit politik yang melakukan kampanye hitam dan kampanye negatif di internet. Praktek-praktek penyalahgunaan informasi ini justru merugikan masyarakat. Penyelahgunaan informasi ini biasanya dilakukan dengan memuat konten yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) disebarkan melalui media sosial atau websites bertujuan untuk mencemaran nama baik lawan politik agar mendapat citra negatif. Seperti, kasus Saracen yang memanfaatkan media sosial dan internet untuk menyebarkan serta mengelola isu SARA yang dipromotori oleh sejumlah elit politik. Bukan tidak mungkin kegiatan yang dilakukan oleh Saracen tersebut menimbulkan konflik di tengah masyarakat sehingga dikhawatirkan menyebabkan terpecah belahnya persatuan dan kesatuan bangsa. Kampanye hitam dan kampanye negatif diatas jika dibiarkan menjadi kondisi yang kontradiktif antara kehadiran internet yang diharapkan mengembangkan komunikasi politik justru disalahgunakan oleh elit politik. Oleh karena itu masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan akan informasi harus mengenal konten yang tersebar di internet dan memahami dinamika komunikasi politik di era virtualitas seperti sekarang ini. Namun, keterlibatan pemerintah sebenarrnya sudah ada untuk mengatasi masalah penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan mengaturnya di UU ITE .