Kegiatan pembangunan nasional suatu bangsa, secara teoritis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan internasional akan menumbuhkan apa yang lazim disebut dengan global governance.Oleh karena itu, persoalan-persoalan ekonomi dan politik semakin sukar dipecahkan dalam bingkai atau pola pikir negara-bangsa (nation-state). Persoalan-persoalan ekonomi dan politik yang dihadapi oleh suatu negara bukan hanya menjadi milik atau menjadi beban tanggungan negara itu sendiri, tetapi juga menjadi bagian dari persoalan-persoalan ekonomi dan politik negara-negara lain. Persoalanpersoalan tersebut menjadi bersifat internasional atau berskala global, kendati tumbuh dan berkembangdi tingkat lokal. PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Mimika Papua merupakan salah satu proyek pembangunan yang tidak disetujui oleh masyarakat. Ketidaksetujuan masyarakat ini antara lain dipicu oleh dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek penambangan ini dan manfaat ekonomi yang tidak terlalu dirasakan oleh penduduk asli karena proyek ini lebih menggunakan tenaga kerja dari penduduk pendatang sehingga menimbulkan rasa tidak puas di kalangan penduduk asli yangkemudian memicu terjadinya konflik antara penduduk asli dengan penduduk pendatang.