Undang-Undang telah tegas dalam memberikan tugas fungsi tenaga pendidik terkhusus guru PPKn dalam memberikan materi yang berhubungan dengan kenegaraan, namun disisi lain perlu panambahan guna mempertahankan ideolgi tersebut, diantara pembentukan BPIP hal ini bertujuan guna mengembalikan jati diri bangsa dengan mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan yang paling terpenting adalah tidak bergesernya akan nilai-nilai Pancasila yang mungkin dapat meluas kedaerah-daerah lain. Bagaimana penegakkan ideologi suatu bangsa agar tetap berdiri? Bagaimana aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mempertahankan ideologi Pancasila? Apakah terjadi tumpang tindih perihal tugas dan fungsi antara guru PPKn dengan BPIP? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatitif yakni penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta menjelaskan dari variabel yang diteliti. Maka teknis yang dilakukan peneliti dengan melakukan pengamatan dan wawancara secara mendalam guna mendapatkan informasi tentang pandangan guru PPKn setingkat SMA di Kecamatan Bagan Sinembah dengan jumlah responden (guru) sebanyak 11 orang. Maka berdasarkan wawancara dan pengamatan langsung yang kemudian dianalisa, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa: guru yang mengampu mata pelajaran PPKn tidak memberikan dukungan terhadap terbentuknya BPIP dikarenakan hal ini hanya kepentingan kelompok saja dalam arti terbentuknya BPIP tidak mewakili seluruh elemen masyarakat (lapisan masyarakat), akan tetapi lebih menitik beratkan kepada beberapa golongan saja sehingga terkesan kental akan nuansa politiknya. Kata Kunci: BPIP, Guru PPKn, Ideologi