Pemberian kredit dilakukan melalui perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit antara pemberi utang (kreditur) di satu pihak dan penerima utang (debitur) di pihak lain. Dalam pemberian kredit, kreditur mensyaratkan adanya suatu benda sebagai jaminan yang harus dipenuhi oleh debitur. Adapun jenis jaminan yang diberikan oleh debitor seperti jaminan fidusia. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang selanjutnya akan disebut UUJF menyatakan Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima FidusiaPenelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu mengacu kepada ketentuan - ketentuan peraturan perundang-undangan positif di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.Adapun hasil penelitian menyebutkan bahwa tanggungjawab pemberi fidusia yang telah mengalihkan benda jaminan fidusia dapat berupa Pidana, tetapi ada alternatif lain yaitu pemberi fidusia melakukan pembayaran hutang atau kredit kepada penerima jaminan fidusia hingga lunas hutang tersebut Kata kunci : Tanggung Jawab, Pemberi Fidusia, Perjanjian, Jaminan Fidusia