Permasalahan yang dihadapi Buruh Migran Perempuan sebagian besar terjadi sehubungan dengan posisi keperempuanan mereka yang terjadi sejak saat proses rekruiting sampai pemberangkatan dan ketika pulang kembali ke daerah asalnya. Sedangkan kesempatan kerja yang ada kebanyakan sebagai pembantu rumah tangga sehingga sulit memantau penegakan hukumnya. Pemahaman para buruh migran dan masyarakat terhadap hak-hak buruh migran sangatlah terbatas, apalagi mengenai perdagangan perempuan dalam proses pengiriman buruh migran. Sedangkan pemerintah daerah yang secara kewenangan memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga daerahnya mengalami kesulitan karena proses pengiriman yang secara ilegal. Bekerja keluar negeri dengan gaji yang tinggi bagi sebagian masyarakat merupakan solusi untuk keluar dari kemiskinan, karenanya dengan segala risiko akan tetap dilakukan. Diperlukan suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai hak-hak buruh migran dan risiko menjadi korban perdagangan perempuan. Adanya kebijakan daerah yang berperspektif gender merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak buruh migran dan sebagai solusi permasalahan terkait posisi keperempuanan buruh migran.