Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu daerah dengan tingkat ketahanan pangan paling rendah di pulau Madura. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memacu kondisi ketahanan pangan masyarakat Bangkalan. Salah satu kebijakan pemerintah daerah Bangkalan untuk memacu pertumbuhan perekonomian masyarakat tersebut adalah penetapan kawasan agropolitan SOBURBANG. Tujuan dari penelitian ini: (1) mengkaji permasalahan yang dihadapi dalam rangka percepatan pembangunan kawasan  agropolitan Soburbang di Kabupaten Bangkalan , (2) mengetahui peran semua stakeholder yang terlibat dalam pembangunan kawasan Agropolitan Soburbang di Kabupaten Bangkalan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan didukung oleh data-data kuantitatif yang diperoleh dari data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembangunan kawasan agropolitan Soburbang  terhambat disebabkan antara lain karena Sumber daya manusia masih terbatas, sumber dana terbatas, adanya permasalahan lahan dengan masyarakat, peraturan daerah belum tegas. Adapun stakeholder yang terlibat dalam pembangunan kawasan agropolitan Soburbang di Kabupaten Bangkalan antara lain adalah Dinas Pertanian Propinsi, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, Dinas Pembangunan Umum Kabupaten, LSM, universitas, masyarakat, Bappeda, Kelompok tani dan dunia usaha yang akan mendukung pembangunan kawasan agropolitan Soburbang  dalam aspek ekonomi.