Fakta  sosial  menunjukkan bahwa proses  demokrasi  lokal yang  seharusnya berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuannya  yaitu untuk meningkatkan partisipasi  politik  rakyat / masyarakat untuk  memilih pemimpinnya ternyata belum membuahkan hasil yang maximal. Dimana para  elite  politik lokal dan partai melakukan  polarisasi  pendukungnya dalam menentukan  pilihan seorang calon kepala daerah dan berbagai cara. Sehingga  menimbulkan  perilaku politik pemilih  yang tidak murni dari hati nuraninya tetapi dipaksakan  agar memilih sesuai dengan kehendak pimpinannya dengan imbalan tertentu. Pemilihan Kepala daerah sebagai kegiatan politik lokal dilaksanakan dengan berdasarkan  Undang-undang No 2 tahun 2011  yang kemudian  direvisi  dengan  UU  No.07/ tahun 2017 tentang  pemilu yang  di dalamnya mengatur tentang  pengaturan pemilihan kepala  daerah yang didalamnya tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, serta dalam pemberhentian kepala daerah.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana fokus penelitiannya  menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian  ini dengan pendekatan kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan  data diskriptif berupa ucapan, atau tulisan dan perilaku calon walikota yang diamati.Pendekatan kualitatif diharapkan  menghasilkan uraian yang  mendalam tentang ucapan, perilaku, yang dapat diamati dari para calon walikota. Tehnik pengambilan data penelitian ini dengan tehnik wawancara mendalam (indepth interview ) melalui snowball pada pemilih yang ada di daftar pemilih tetap. Untuk mendukung pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan kajian teori  antara lain, teori pertukaran  Sosial, teori Perilaku Sosial dan teori  tindakan Sosial. Teori-teori  tersebut sangat  relevan  dengan  permasalahanyang menjadi kajian   karena   menyangkut  tentang perilaku sosial, tindakan  sosial  manusia dan pertukaran sosial yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Madiun.