Penelitian ini menelisik tiga permasalahan; kondisi pegawai negeri sipil (PNS), rekrutmen dan pengembangan PNS, serta permasalahan dan solusi kebijakan praktek good governance dalam rekrutmen dan pengembangan PNS. Loksai studi di Pemerintah Daerah Lombok Tengah. Hasil penelitian menunjukkan, terjadi surplus (kelebihan) jumlah PNS yang menduduki jabatan pada Eselon III sebanyak 4.241 orang dan eselon II sebanyak 73 orang. Implikasinya terjadi persaingan tidak sehat untuk mendapatkan jabatan struktural, kondisi ini mengganggu kesehatan organisasi birokrasi. Rekrutmen PNS berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 98 tahun 2000 yang mengkosntruksikan enam tahapan pekerjaan; perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan CPNS sampai dengan pengangkatan menjadi PNS. Praktek kebijakan pengembangan PNS melahirkan tiga kondisi; tumbuhnya praktek spoils system, tidak murninya penggunaan hasil kerja Baperjakat yang menyebabkanterganggunya independensi kerja Baperjakat. Praktek good governance dalam rekrutmen PNS telah mempraktekkan aspek-aspek efisiensi, transparansi, dan kesetaraan, tetapi belum terlihat pada aspek pengembangan. Berdasarkan kondisi di atas, penelitian ini menawarkan solusi kebijakan kepada pemerintah daerah.