Hasil instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2017 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional menunujukkan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS. Upaya presiden tersebut disebabkan keberadaan implementasi pemberlakuan undang-undang pada program BPJS sangat lamban, terbukti peraturan pada tanggal 25 November 2011 baru dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014, belum lagi terkesan kekurangsiapan pelaksana di lapangan, sehingga banyak menuai protes di beberapa daerah, karena berbagai hal. Melalui kerjasama antara Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Raudlatul Iman (STIDAR) Sumenep dengan pemerintah daerah kabupaten Sumenep  mencoba untuk melakukan penelitian terhadap masyarakat Sumenep di tiga kecamatan meliputi kecamatan Pragaan, Guluk-Guluk dan Ganding untuk mengetahui secara faktual terhadap kesiapan masyarakat Sumenep dengan adanya program JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS, guna mengetahui sejauhmana kesiapan masyarakat sumenep maka Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) STIDAR melakukan penelitian dengan judul; Analisis Kesiapan Masyarakat Dalam Mendukung Program Jkn-Kis Oleh Bpjs Kesehatan Di Kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif diskriptif  etnografis, sedangkan hasil dari kesimpulan penelitian antara lain minimnya kesiapan masyarakat terhadap program JKN-KIS BPJS karena kurangnya sosialisasi dipedesaan sehingga banyak masyarakat yang kurang memahami terhadap tingkatan kelas BPJS dengan fungsinya, juga kurang adanya kesadaran dalam membayar iuran bulanan disebabkan belum adanya solusi cerdas dalam membayar Iuran setiap bulan.   The results of Presidential Instruction No. 8th of 2017th concerning the Optimization of the Implementation of the National Health Insurance Program show as a form of government seriousness in the implementation of the Indonesia Health Card National Health Insurance Program (JKN-KIS) organized by BPJS. The president's effort was due to the implementation of the law on the BPJS program very slowly, as evidenced that the regulation on November 25, 2011 th  was only implemented on January 1th, 2014th, not to mention the lack of implementation in the field, so there were many protests in several areas, due to various things. Through collaboration between Raudlatul Iman Institute of Dakwah Sciences (STIDAR) Sumenep with the Sumenep district government trying to conduct research on the Sumenep community in three sub-districts including Pragaan, Guluk-Guluk and Ganding sub-districts to find out factually the readiness of the societies in Sumenep with the JKN- KIS organized by BPJS. In order to know the extent of the societies in sumenep readiness, STIDAR Institute and Institute for Research and Societies Service (LP3M) conducted a research on the title; The Analysis of Society Readiness in Supporting Jkn-Kis Program by Bpjs Health in Sumenep Regency. This study uses descriptive qualitative ethnographic methods, while the results of the research conclusions include the lack of community preparedness for the JKN-KIS BPJS program due to the lack of socialization in the countryside so that many people do not understand the level of the BPJS class with its function, also lack of awareness in paying monthly contributions due there is no smart solution for paying contributions every month.