This paper described a variety of views on the dynamics of endogamy marriage practiced by sharif community in Pontianak. This paper used the theory of hege­mony to analyze Surah al-Ahzab: 33 as the cause of endogamy among the descendants of 'Isa al-Muhajir (Ba ‘Alawi) that have migrated to the archipelago. One of her off spring grew and spread in Pontianak was called sharif or syarifah of Pontianak. The results of this study explained that there are three different attitudes about endogamous marriage, they are accept, reject and moderate thinking. The three different attitudes came out as the result of modernization, contact with foreign cultures, the influence of education, socio-economic, and the existing settlement pattern. There is a socio-political implications of the verses of hegemony that is keeping the values of the potential political kinship as social capital to raise awareness and political culture in the context of community participation and representation of sharif in local and national politics. But in sociocultural context. Once endogamy was understood as an absolute system that must be run so it may open space of social stratification that threatens women’s freedom and will open the spaces for subordination. *** Tulisan ini mendiskripsikan berbagai pandangan mengenai dinamika pernikahan endogami yang dipraktekan oleh komunitas syarif Pontianak. Tulisan ini meng­gunakan teori hegemoni menganalisis surat al-Ahzab ayat 33 sebagai penyebab terjadinya endogami di kalangan keturunan Isa al-Muhajir (Ba ‘Alawi) yang ber­migrasi ke Nusantara. Salah satu keturunannya yang berkembang  di kota Pontianak disebut sebagai syarif/syarifah Pontianak. Hasil penelitian men­jelaskan terdapat tiga sikap yang berbeda mengenai pernikahan endogami yaitu kalangan yang me­nerima, menolak dan yang berpikir moderat. Tiga sikap yang ber­beda ini terjadi akibat adanya modernisasi, kontak dengan budaya luar, pe­ngaruh pendidikan, sosial ekonomi, dan pola pemukiman yang ada. Terdapat impli­kasi sosio politik ayat-ayat hegemoni yaitu menjaga nilai-nilai kekerabatan yang secara politik berpotensi se­bagai modal sosial untuk meningkatkan kesadaran dan budaya politik dalam kontek partisipasi dan keterwakilan komunitas syarif dalam politik lokal dan nasional. Namun secara sosio-budaya jika endogami dipahami se­bagai suatu sistem absolut yang mesti dijalankan dapat membuka ruang terjadinya stra­tifikasi sosial yang mengancam kebebasan perempuan dan membuka ruang ter­jadinya sub­ordinasi.