Hampir semua Islamis, pengkaji Islam, sepakat bahwa dalam tradisi pemikiran Islam pertengahan tidak dijumpai adanya gagasan sekularisasi politik. Namun, bukan berarti tidak pernah ada gagasan tentang sekularisasi politik dalam tradisi pemikiran politik Islam pertengahan. Dukungan atas sekularisasi politik ini misalnya dapat dijumpai dalam pemikiran Ibn Taymiyah, salah satu dari pemikir Islam pada era pertengahan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut dalam artikel ini. Artikel ini menggunakan metode kajian berbasis pustaka, yaitu dengan menelaah karya-karya Ibn Taymiyah, terutama Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah fi naqdh kalam al-Syi’ah wa’l-Qadariyah serta referensi-referensi lain yang terkait. Dalam menganalisis data-data yang terkumpul penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu: fenomenologi eksistensial dan kesinambungan historis. Artikel ini menemukan bahwa setidaknya ada empat jejak dalam pemikiran Ibn Taymiyah yang dapat dikatakan mengarah pada sekularisasi politik. Pertama, Ibn Taymiyah memahami bahwa imamah bukan merupakan urusan agama atau keimanan. Kedua, Ibn Taymiyah mengatakan bahwa syari’ah Islam adalah tanggungjawab ummah bukan urusan imamah. Ketiga, Ibn Taymiyah mengatakan bahwa keberadaan Nabi Muhammad di dunia ini hanyalah sebagai seorang nabi atau utusan Allah dan bukan sebagai seorang Imam atau pemimpin politik. Keempat, Ibn Taymiyah memunculkan mekanisme pemilihan pemimpin yang tidak mengutamakan sisi agama.Kata Kunci: Sekularisasi, Politik, Islam, Imamah.