Abstrak   Di Indonesia, wacana tentang civil society atau masyarakat sipil bermula pada sekitar akhir dekade 1990-an. Hal itu merupakan respons terhadap wacana yang sama yang juga sedang hangat diperbincangkan secara global sejak sekitar pertengahan dekade yang sama. Namun demikian, di Indonesia pada awalnya wacana bahkan perdebatan tentang civil society terbatas pada kalangan intelektual, akademisi kampus dan aktivis lembaga swadaya masyarakat. Dalam berbagai diskursus akademik dan non-akademik tentang civil society, isu pertama berkaitan dengan padanan atau terjemahan mana yang tepat bagi konsep itu untuk konteks Indonesia. Ada pihak yang memilih mempertahankan istilah bahasa Inggris civil society, ada juga yang menawarkan terjemahan ‘masyarakat sipil’, ‘masyarakat kewargaan’, ‘masyarakat warga’, dan ‘masyarakat madani’. Medan diskursif kedua berkaitan dengan pemahaman dan pemaknaan terhadap konsep civil society dan kompatibilitas penerapannya dalam konteks masyarakat Indonesia. Artikel ini menyoroti secara khusus perbedaan pandangan antara kalangan ‘tradisionalis’ dan ‘modernis’ Muslim di Indonesia dalam memahami dan memaknai konsep civil socity. Secara khusus, artikel ini berupaya mengeksplorasi eksistensi pesantren sebagai institusi pendidikan Islam tertua dan terbesar di Indonesia dalam memerankan diri sebagai salah satu elemen civil society yang, pada gilirannya, dapat berkontribusi signifikan dalam upaya transformasi dan pemberdayaan masyarakat sipil sebagai bagian dari proses konsolidasi demokrasi di Indonesia yang masih terus berlangsung.     Kata Kunci: civil society, masyarakat madani, pesantren, pemberdayaan, Muslim tradisionalis, Muslim modernis.   Abstract   In Indonesia, the discourse on civil society began in around the end of the1990s. It is a response to the same discourse that was also being warmly discussed globally since around the middle of the same decade. However, in Indonesia at first discourse even the debate about civil society is limited to intellectuals, campus academics, and activists of non-governmental organizations. In academic and non-academic discourses on civil society, the first issue relates to which equivalent or translation is most appropriate for that concept for the Indonesian context. Some people choose to retain the English term civil society, some others offer Indonesia translations such as ‘masyarakat sipil’, ‘masyarakat kewargaan’, ‘masyarakat warga’, dan ‘masyarakat madani’. The second discursive field is concerned with the understanding of and giving meaning to the conept of civil society and the compatibility of its application in the context of Indonesian society. This article highlights the different views between Muslim 'traditionalists' and 'modernists' in Indonesia in understanding and giving new meanings to the concept of civil socity. In particular, this article seeks to explore the existence of pesantren as the oldest and largest Islamic educational institution in Indonesia in acting as one of the elements of civil society that, in turn, can contribute significantly to the transformation and empowerment of civil society as part of the ongoing process of democratic consolidation in Indonesia.   Keywords: civil society, masyarakat madani, pesantren, empowerment, traditionalist Muslim, modernist Muslim