Abstract Since the pilot project held by the Ministry of Religious Affairs of Indonesia as, the state has stepped up these efforts and, in the process, sought to increase the state’s juricdiction over Islamic education in Indonesia. The ministry sought to turn Islamic higher education as a locomotive to develop the educational quality by sending Indonesian scholars into western countries. This study examines the political perspectives, not only within the framework of education as social fact, but also offers the analitical frameworks to explain how political state engages initiatives to enhance intellectuall Islamic higher education by linking social capital and intellectual capital. Keyword: Muslimintellectual, policital contestation, and State Abstrak Sejak dimulainya program pembibitan calon dosen oleh Kementerian Agama Indonesia sebagai proyek percontohan, pemerintah mulai memasuki wilayah politik kebijakan dalam penguatan pengembangan tradisi akademik dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia. Pemerintah berusaha untuk mengubah perguruan tinggi keagamaan Islam menjadi lokomotif pengembangan para intelektual dengan strategi pengiriman ke negara-negara Barat. Kajian ini ingin melihat kebijakan tersebut dari perspektif politik, tidak hanya sekedar permasalahan pendidikan sebagai fakta sosial, namun dalam kontekspolitik, kebijakan pemerintah terlibat dalam inisiasi peningkatan intelektual perguruan tinggi keagamaan dengan menghubungkan modal sosial dan modal intelektual. Kata kunci: Intelektual Muslim, Kebijakan Politik, dan Negara