Mencermati situasi problematis yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam menghadapi otonomi daerah karena kecilnya kemampuan keuangan daerah serta ketergantungan pada bantuan pusat yang sangat besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kondisi keuangan daerah Kota Tidore Kepulauan ditinjau dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni penerimaan  pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah serta mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam rangka mengoptimalkan PAD di Kota Tidore Kepulauan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan daerah Kota Tidore Kepulauan ditinjau dari komponen PAD yakni penerimaan  pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sudah cukup baik. Secara umum, pertumbuhan PAD Kota Tidore Kepulauan selama periode 2006-2010, terlihat bahwa selama dua tahun terakhir kinerja pemerintah daerah dalam menggenjot PAD belum optimal.  Dengan berlakunya  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, maka berbagai kewenangan telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah pada umumnya dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada khususnya, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kewenangan yang belum dilaksanakan secara optimal, baik secara intensifikasi maupun secara ekstensifikasi.