Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tahapan implementasi kebijakan pemekaran daerah, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan pemekaran daerah, menganalisis wujud implementasi kebijakan di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya, serta menganalisis implementasi kebijakan pemekaran daerah dalam mendukung integrasi nasional di Kabupaten Luwu Timur. Penelitian eksploratif ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui, observasi, wawancara dan dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa tahapan implementasi kebijakan pemekaran daerah Kabupaten Luwu Timur telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur. Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan pemekaran daerah adalah adanya sumber daya alam yang potensial, penanaman modal (investasi), infrastruktur transportasi dan komunikasi, keterbukaan terhadap pihak luar dan dukungan publik (masyarakat). Wujud implementasi kebijakan di bidang politik meliputi pembangunan berbagai struktur dan infrastruktur politik, adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, peningkatan peran dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kebebasan berpolitik dan berorganisasi, penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta terwujudnya stabilitas politik. Di bidang ekonomi meliputi percepatan pembangunan struktur dan infrastruktur ekonomi, pengelolaan potensi sumber daya alam dan peningkatan lapangan kerja, pendapatan perkapita, Produk Domestik Regional Bruto serta Pendapatan Asli Daerah. Di bidang sosial budaya meliputi pembinaan kerukunan hidup antar warga masyarakat, berkurangnya kesenjangan sosial budaya, peningkatan kualitas pendidikan, kemampuan penataan wilayah dan pemberdayaan kelompok masyarakat ter.pencil, pengembangan nilai-nilai budaya lokal dan pemanfaatan kearifan lokal dalam menyelesaikan berbagai masalah. Implementasi kebijakan pemekaran daerah mendukung integrasi nasional di Kabupaten Luwu Timur, karena; terwujudnya stabilitas kehidupan bermasyarakat, adanya kemudahan memperoleh pelayanan publik, meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan terwujudnya integrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Kata Kunci: Implementasi kebijakan, pemekaran daerah.