Ketidakpekaan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan tersebut, dapat mengakibatkan masyarakat kurang merasa memiliki (sense of belonging) terhadap hasil-hasil pembangunan,  bahkan lebih lanjut menimbulkan akibat yang fatal dalam arti politis, yaitu memunculkan sikap apatis, frustasi, kecemburuan sosial dan ketidakpercayaan kepada pemerintah, dimana pada puncaknya sering menimbulkan ketegangan yang serius antara pemerintah dan rakyat, yang terlihat dari banyaknya contoh kasus yang menunjukkan masyarakat menentang upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah, seperti: 1) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa Dungaliyo telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi melalui prinsip PPIP yakni  Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat, 2) Kehadiran masyarakat dalam tahapan perencanaan lebih berfungsi sebagai pendengar, 3) Kendala yang ditemukan adalah tingkat pendidikan masyarakat penerima, belum terciptanya suasana dan kondisi yang mendukung bagi partisipasi masyarakat, kejenuhan akibat proses yang panjang. Sehingga perlu proses sosialisasi yang lebih mendalam bagi masyarakat, sehingga masyarakat lebih dapat menemukan atau mengenali masalah berdasarkan pada kebutuhan masyarakat, 4) Para elit desa dan pelaku PPIP harus memberikan pemahaman dan bimbingan secara kontinyu dalam setiap kesempatan kepada masyarakat, dan 5) Hendaknya senantiasa memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat misalnya: memilih waktu yang tepat untuk menyelenggarakan forum-forum musyawarah. Kata Kunci: Partisipasi, Pembangunan.