Implementasi otonomi daerah di Indonesia memiliki dampak negatif sekaligus positif. Pada positifnya, kebijakan tersebut mendorong terjadinya pemerataan kesempatan dan akses bagi pembangunan ekonomi dan politik di daerah. Sedangkan negatifnya muncul manakala para pemimpin atau elite di daerah memahami kebijakan otonomi secara berlebihan dengan cara memperlakukannya sebagai „penguasaan‟ sumber-sumber ekonomi dan jabatan-jabatan politik oleh orang asli daerah setempat dan menonjolkan identitas kedaerahan dalam bentuk simbol-simbol etnisitas maupun kegamaan.Penguatan politik identitas ini, meski merupakan keniscayaan dalam negara majemuk, dapat mengancam integrasi nasional. Menonjolkan perbedaan dan mengabaikan persamaan dalam jangka panjang dapat memicu terjadinya disintegrasi.Melalui sebuah kajian kepustkaan, diketahui terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan agar kemajemukan tidak menjadi sumber perpecahan. Upaya-upaya tersebut antara lain dengan cara menumbuhkan „solidaritas emosional‟ dan „solidaritas fungsional‟ serta mengembangkan common domain yang mengandung shared values demi menciptakan kebersamaan diantara warga negara