Sejak 1999 bergulir tema besar dalam kerangka reformasi dan demokratisasi pendidikan di Indonesia. Sebagai bagian dari tema besar tersebut, diperkenalkanlah konsep manajemen berbasis sekolah (school-based management) untuk selanjutnya disebut MBS. Secara konseptual, MBS dipahami sebagai salah satu alternatif pilihan formal untuk mengelola struktur penye­lenggaraan pendidikan yang terdesentralisasi dengan menem­patkan sekolah sebagai unit utama peningkatan. Konsep ini menempatkan redistribusi kewenangan para pembuat kebijak­an sebagai elemen paling mendasar, untuk meningkatkan kualitas basil pendidikan. Pada sisi ini, MBS merupakan cara untuk memotivasi kepala sekolah lebih bertanggungjawab ter­hadap kualitas peserta didik. Untuk itu, sudah seharusnya ke­pala sekolah mengembangkan program-program kependidik­an secara menyeluruh untuk melayani segala kebutuhan peserta didik di sekolah. Semua personel sekolah selazimnya menyam­but dengan merumuskan program yang lebih operasional, karena merekalah pihak yang paling mengetahui akan kebutuhan peserta didiknya. Inilah filosofi MBS yang paling mendasar. Di Indonesia, pendekatan MBS di samping diposisikan sebagai alternatif, juga sebagai kritik atas penyelenggaraan pendidikan yang selama ini tersentralisasi. Pendidikan sentralistis tidak mendidik manaje­men sekolah untuk belajar mandiri; baik dalam hal manajemen kepemimpinan maupun dalam pengembangan institusional, pengembangan kurikulum, penyedian sumber belajar, alokasi sumber daya, dan terutama membangun partisipasi masyarakat untuk ikut memiliki sekolah. Peningkatan pengaruh sekolah, perlu dukungan para stakeholder, yang meliputi: pemerintah daerah, komite sekolah (kepala sekolah, guru, orangtua siswa, dan tokoh masyarakat), serta siswa. Pengambilan keputusan bersama di kalangan stakeholder pada level sekolah merupakan kunci utama dalam melaksanakan MBS