Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai bentuk penyempurnaan dari qanun sebelumnya. Salah satu tindak pidana dalam qanun tersebut adalah maisir. Tindak pidana maisir diatur pada Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22. Dalam pasal-pasal di atas telah ditentukan batasan hukuman minimal dan maksimal terhadap pelaku, tergantung pada nilai taruhan. Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah: Mekanisme pelaksanaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir dan efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir di Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pentingnya mekanisme pelaksanaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir dalam Qanun Jinayat dan efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir di Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan terhadap pelaku tindak pidana maisir berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan hukuman terhadap terpidana maisir dalam wilayah hukum Banda Aceh berjalan efektif.Qanun Number 6, 2014 on the Law Jinayat (islamic criminal law) as the revision of the previous qanuns. Maisir (gambling) is regulated by Articles 18, 19, 20, 21, 22. This is not set in the previous qanun. This research, are going to rise the problems, namely: The mechanism of punishment for gamblers and the effectiveness of the application of criminal penalties against gambling in Banda Aceh. This study aims to describe and analyze the importance of the implementation mechanisms of the criminal punishment of gambling in qanun jinayat and effectiveness of the application of criminal penalties against gamblers in Banda Aceh. This is empirical legal research with empirical juridical kind. The approach in this study is the approach of law (statute approach). The findings show that the mechanism of inquiry, investigation, prosecution and judgment to the criminal run in accordance with applicable regulations. The application of the punishment against the convicted gamblers in the jurisdiction of Banda Aceh has not been effective.