Tulisan ini mengkaji tentang konflik internal yang terjadi pada Partai Golkar tahun 2014. Konflik ini bermula karena kekuasaan Pemerintah bersama Golkarnya yang mengarah pada totaliterisme, menghadirkan kekecewaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pada tanggal 9-11 Juli 1998 Golkar menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) sebagai usaha membenahi kelembagaan Golkar, yang kemudian dinamai ‘Partai Golkar’.  Dalam munaslub tersebut, terpilih Akbar Tandjung sebagai ketua umum Partai Golkar.  Dengan demikian, eksistensi Partai Golkar tetap berlanjut, meskipun terdapat beberapa perubahan dasar seperti dalam visi dan misinya, yaitu: terbuka, mandiri, demokratis, moderat, mengakar, dan responsif. Bila dikaji dari segi tipologi, kelembagaan, atau pun analisis konflik yang terjadi pada Partai Golkar. Maka hal itu mencerminkan pragmatisme partai politik di Indonesia.   This article examines the internal conflicts that occurred in the Golkar Party in 2014. This conflict started because the power of the Government and the Golkar which led to totalitarianism, bring disappointment in society. Therefore, on 9-11 July 1998 Golkar held a outstanding national conference (munaslub) as efforts to reform the institutional Golkar, which was then called 'the Golkar Party'. In the munaslub, was elected Akbar Tandjung as chairman of Golkar party. Thus, the existence of the Golkar Party still continues, although some basic changes such as in the vision and mission, that is: an open, independent, democratic, moderate, deep-rooted, and responsive. When examined in terms of typology, institutional, or analysis of the conflict in the Golkar Party. Then it reflects the pragmatism of political parties in Indonesia.