Hingga saat ini kondisi perpolitikan bangsa belum bisa menampilkan bentuk yang harmonis antara pemerintah dan rakyat. Meskipun pasca revormasi pemerintah tidak lagi mengkooptasi kekuasaan dan mengontrol partisipasi rakyat, namun euphoria demokrasi belum mampu menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Hal itu lebih dikarenakan bangsa ini belum mampu mengembangkan tatanan politik yang egalitarianistis. Tulisan ini menelaah sistem pemerintahan Negara Madinah yang dipimpin Nabi Saw., sebagai model untuk memasuki pentas politik yang demokratis dan egaliter di Indonesia. Praktik politik di Negara Madinah, merupakan model pembangunan politik egalitarianisme yang sangat kondusif bagi program pemanusiaan manusia dalam Negara dan pemerintahan. Tatanan politik yang egalitarian kala itu mencerminkan idealisme politik Islam yang didasarkan kepada prinsip-prinsip dasar politik Islam yaitu: al-‘adl, al-musa>wa>h, dan syu>ra>. Prinsip kesetaraan atau persamaan sesama manusia di depan hukum dan peradilan yang diterapkan oleh nabi terbukti memberikan dampak sosial-politik yang signifikan bagi upaya penegakan hukum. Penerapan prinsip-prinsip ini di Indonesia sama sekali tidak akan mengancam kesatuan nasional Indonesia. Bahkan sebaliknya, ia justru akan memberikan nilai positif dan kondusif bagi tercapainya cita-cita politik nasional.