Dalam dunia politik, peranan etika politik tidak dapat diabaikan. Hal ini terkait dengan, moralitas politik berguna untuk menyelidiki apa yang mengkonstitusi baik-buruk, keutamaan, keabsahan hukum, kebenaran suara hati, kewajiban moral politik dan sebagainya. Realitas persoalan yang dihadapi dalam budaya politik adalah adanya gap antara campur tangan Politik dengan indenpendensi birokrat (Administrator) tentang pengelolaan pelayanan pada Masyarakat. Kemudian, terdapat sikap dan perilaku yang “negatif”, baik politisi mau pun birokrat dalam melaksanakan fungsi masing-masing.. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi etika budaya politik dan tanggapan/sikap masyarakat terhadap perkembangan kondisi dan situasi budaya politik di Kota Parepare. Metode yang digunakan adalah Survey sampel dengan unit analisis masyarakat pemilih. Responden diambil dengan stratified random sampling dari masyarakat kota Parepare. Instrumen penelitian adalah pedoman wawancara dan kuesioner. Analisa yang digunakan adalah deskriptif pada data kualitatif. Hasil penunjukkan bahwa secara keseluruhan, baik lapisan bawah, menengah, dan lapisan atas, menilai bahwa etika politisi di kota Parepare relatif buruk, yaitu 191 (63,67%) dari 300 responden. Dan alasan responden adalah bahwa setelah menjadi politisi, mereka cenderung individual atau memikirkan kepentingan diri, keluarga dan atau partainya yang terlihat dari kebijakan-kebijakan yang mereka lahirkan. Hal itu sangat berbeda dengan waktu kampanye. Kesimpulan, dalam mewujudkan partisipasi politik di kota Parepare, masyarakat memiliki dua ciri atau bentuk dari partisipasi politik berdasarkan sifat yaitu dimobilisasi dan otonom. Kemudian, untuk menilai bagaimana etika politik di Kota Parepare, ada tiga pola pola sikap dan orientasi individu terhadap politik, yakni: (1). Orientasi Kognitif : pengetahuan, keyakinan (2). Orientasi Afektif : perasaan terkait, keterlibatan, penolakan dan sejenisnya tentang obyek politik, dan (3). Orientasi Evaluasi : penilaian dan opini tentang obyek politik yang biasanya melibatkan nilai-nilai standar terhadap obyek politik dan kejadian-kejadian.