This study aims to determine the role of local government in empowering cocoa farmers in the village community Kayuangin Malunda District of Majene and determine the factors that influence the local government's role in empowering cocoa farmers in the village community Kayuangin Malunda District of Majene. Research type is descriptive and qualitative and quantitative combined with taking samples from the level of stakeholder related to the level of Head of the nodes of lower levels such as village government. Based on the results of research in the village Kayuangin describe that some obstacles were very urgent in light, namely: the level of people's mindsets are still very low given the level of education and knowledge was limited to Junior High School (SMP) alone, the geography has not been possible to distribute the logistics of agriculture so that they become major constraint at present, inadequate extension workers so that they FEA concurrent positions of more than one village. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Kayuangin Kecamatan Malunda Kabupaten Majene dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Kayuangin Kecamatan Malunda Kabupaten Majene. Jenis Penelitian adalah Deskriptif dan gabungan Kualitatif dan kuantitatif dengan mengambil sampel mulai dari tingkat Stakeholder yang terkait dari tingkat Kepala Dinas hingga pada simpul-simpul pemerintahan yang lebih rendah seperti pemerintah desa. Berdasarkan hasil penelitian yang ada di Desa Kayuangin mendeskripsikan bahwa beberapa kendala yang sangat urjen yaitu: tingkat pola pikir masyarakat masih sangat rendah mengingat tingkat pendidikan dan pengetahuan hanya sebatas Sekolah Menengah Pertama (SMP) saja, kondisi geografis belum memungkinkan dalam mendistribusikan logistik pertanian sehingga masih menjadi kendala besar saat ini, tenaga penyuluh yang belum memadai sehingga masih ada tenaga penyuluh yang merangkap jabatan lebih dari satu desa.